Di era digital saat ini, masalah tersebut bisa dipetakan lebih akurat dengan bantuan location intelligence berbasis GIS (Geographic Information System). GIS mampu menggabungkan data kependudukan, peta jaringan jalan, lokasi transportasi umum, hingga pola pergerakan harian masyarakat. Hasil analisisnya dapat menunjukkan area mana yang padat penduduk tetapi minim akses transportasi, wilayah yang dilalui jalur utama namun belum memiliki halte, hingga desa-desa yang sama sekali tidak tersentuh angkutan umum. Dengan begitu, pemerintah tidak lagi mengambil keputusan berdasarkan perkiraan atau keluhan semata, melainkan berdasarkan data spasial yang nyata dan terukur.

Sebagai contoh, di wilayah Jabodetabek banyak perumahan baru yang tumbuh dengan cepat, namun akses transportasi publik sering kali tidak sejalan dengan perkembangan tersebut. Menggunakan GIS, pemerintah bisa melihat kluster perumahan mana yang jauh dari halte TransJakarta, stasiun KRL, atau MRT. Hasil ini kemudian dapat dijadikan dasar untuk membuka rute feeder baru, menambah armada bus kecil, atau membangun titik pemberhentian yang lebih dekat dengan warga. Dengan pendekatan berbasis data, solusi transportasi bisa lebih efisien sekaligus tepat sasaran.

Contoh lain dapat ditemukan di wilayah pedesaan, khususnya daerah-daerah terpencil seperti di Nusa Tenggara Timur atau Papua. Di sana, banyak jalan desa yang rusak atau hanya dapat dilalui kendaraan roda dua. Dengan teknologi GIS, pemerintah daerah dapat memetakan jalur-jalur tersebut, mengukur waktu tempuh rata-rata, serta menandai desa yang terisolasi. Informasi ini bisa menjadi dasar pembangunan jalan baru, perbaikan infrastruktur, atau penyediaan transportasi alternatif seperti perahu motor di daerah perairan dan transportasi udara skala kecil di daerah pegunungan. Dengan begitu, layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan dapat lebih mudah dijangkau oleh warga yang sebelumnya terpinggirkan.

Penerapan location intelligence bukan hanya memudahkan analisis, tetapi juga mempercepat proses pengambilan keputusan. Data yang ditampilkan dalam bentuk peta tematik dan visualisasi interaktif membuat kebijakan lebih transparan dan mudah dipahami, baik oleh pengambil keputusan maupun masyarakat luas. Selain itu, data mobilitas yang dikombinasikan dengan informasi sosial-ekonomi dapat membantu merancang subsidi transportasi atau kebijakan tarif yang lebih adil bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pada akhirnya, teknologi GIS memberikan peluang besar untuk mewujudkan kebijakan transportasi yang inklusif. Dengan mengidentifikasi wilayah yang kurang terlayani transportasi, pemerintah dapat memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam mengakses layanan publik. Manfaatnya pun berlipat: efisiensi biaya perjalanan, pengurangan kemacetan, peningkatan produktivitas, hingga kualitas hidup yang lebih baik. Singkatnya, location intelligence bukan sekadar peta digital, melainkan alat strategis untuk menghadirkan solusi nyata bagi mobilitas dan aksesibilitas masyarakat.